Data Tak Lengkap, Banyak Ruang Kelas Masih Rusak Berat

Jakarta (Dikdas): Kendati program rehabilitasi ruang kelas rusak berat telah berjalan sejak 2011, namun hingga 2013 masih ditemukan ruang-ruang kelas rusak berat di daerah. Salah satunya di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Subagyo, S.H., Anggota Pansus 30 Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cilacap, mengonfirmasi hal tersebut. “Temuan di lapangan, masih ada SD yang bangunannya tahun ’82, atapnya masih seng. Walaupun tinggal sedikit, sekitar 20%-30% yang masih ada kerusakan berat,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 19 Februari 2013.

Menjawab keluhan tersebut, Wiyono, Tim Dana Alokasi Khusus Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, mengatakan program rehabilitasi ruang kelas rusak berat diharapkan tuntas pada 2012 sehingga tak ada lagi ruang kelas yang rusak berat—meskipun disadari ruang kelas rusak sedang akan menjadi rusak berat di tahun-tahun berikutnya. Namun kenyataan di lapangan tak menunjukkan demikian. Masih ada ruang kelas yang rusak berat.

Menurutnya, hal itu terjadi karena data yang diterima Pusat tak sesuai dengan kondisi di lapangan. “Data yang kami peroleh di lapangan tidak memadai,” ujar Wiyono. “Kami meminta surat minta data tentang kondisi riil di lapangan, ternyata yang masuk tidak cukup.”

Akibatnya, lantaran program rehabilitasi ruang kelas rusak berat telah dianggap selesai, program tersebut tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2013. “Sehingga yang muncul di DAK 2013 untuk SD hanya Rehab sedang,” jelas Wiyono. Selain rehab ruang kelas rusak sedang, ada pula program pembangunan ruang perpustakaan dan pengadaan alat pendidikan konvensional.

Tahun ini, menurut Wiyono, alokasi DAK untuk SD sekitar Rp 3,5 triliun dan SMP Rp 2,5 triliun. Program rehabilitasi pun ditujukan hanya untuk ruang kelas dan ruang belajar siswa seperti perpustakaan dan laboratorium. Sementara ruang penunjang seperti ruang kepala sekolah, ruang Tata Usaha, dan ruang guru tak diperkenankan direhabilitasi dengan DAK.

Melihat aturan tersebut, Wiyono berharap Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD untuk merehabilitasi ruang penunjang sekolah yang tak tertangani DAK.* (Billy Antoro)

Pos ini dipublikasikan di Kabar Berita. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s