Beban Kerja Guru

 

guruBeban Kerja Guru~Terpenuhinya beban kerja guru khususnya guru yang sudah bersertifikat pendidik sangat berpengaruh terhadap pembayaran tunjangan profesi pendidik (TPP). Karena beban mengajar yang tidak terpenuhi mengakibatkan banyak guru yang TPP nya tidak bisa dicairkan. Disamping itu banyak pula guru yang mengambil jalan pintas. Ada lagi guru yang sudah menambah mengajar bidang studi yang lain, tetapi tetap saja beban mengajarnya dinyatakan tidak terpenuhi oleh sistem. Pada kesempatan ini, forumptk akan membuat artikel bersambung mengenai beban kerja guru,pemenuhan beban kerja guru dan linieritas bidang studi.

Sebagaimana peraturan pemerintah (PP) Nomor 74 tahun 2008 pasal 15 ayat (1) mengatakan bahwa tunjangan profesi diberikan kepada Guru yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

  1. Memiliki satu atau lebih Sertifikat Pendidik yang telah diberi satu nomor registrasi Guru oleh Departemen.
  2. Memenuhi beban kerja sebagai Guru.
  3. Mengajar sebagai Guru mata pelajaran dan/atau Guru kelas pada satuan pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimilikinya.
  4. Terdaftar pada Departemen sebagai Guru Tetap.
  5. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
  6. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan pendidikan tempat bertugas.

Itu artinya, bagi guru yang tidak dapat memenuhi kewajiban beban kerjanya, maka SKTP sebagai dasar pencairan TPP nya tidak akan diterbitkan. Akan tetapi, meskipun peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2008 yang mengatur tentang Guru ditambah lagi dengan Permendiknas Nomor 39 tahun 2009 mengenai Pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan pendidikan telah lama diterbitkan, namun hingga hari ini, masih banyak pertanyaan-pertanyaan khususnya dari guru yang telah bersertifikat pendidik mengenai beban kerja guru. Karenanya kali ini forumptk akan mengulas kembali mengenai beban kerja guru sebagaimana yang tercantum didalam Permendiknas Nomor 39 Tahun 2009 sebagai berikut :

  • Beban kerja guru paling sedikit 24 JJM dan paling banyak 40 JJM dalam 1 (satu) minggu pada satu atau lebih satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah (Pasal 1 ayat 1).
  • Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah paling sedikit 6 JJM dalam 1 (satu) minggu, atau membimbing 40 siswa bagi kepala sekolah yang berasal dari guru bimbingan dan konseling (Pasal 1 ayat 2).
  • Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah paling sedikit 12 JJM dalam 1 (satu) minggu atau membimbing 80 siswa bagi wakil kepala sekolah yang berasal dari guru bimbingan dan konseling (Pasal 1 ayat 3).
  • Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan pada satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 JJM dalam 1 (satu) minggu (Pasal 1 ayat 4).
  • Beban mengajar guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala laboratorium, bengkel, atau unit produksi satuan pendidikan adalah paling sedikit 12 JJM dalam 1 (satu) minggu (Pasal 1 ayat 5).
  • Beban mengajar guru BK adalah mengampu bimbingan dan konseling paling sedikit 150 siswa per tahun pada satu atau lebih satuan pendidikan (Pasal 1 ayat 6).
  • Beban mengajar guru pembimbing khusus pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusi atau pendidikan terpadu paling sedikit 6 JJM dalam 1 (satu) minggu (Pasal 1 ayat 7).

Ketentuan beban mengajar ini berlaku umum untuk semua jenjang pendidikan, mulai dari jenjang TK hingga SMA/SMK. Beban mengajar ini juga terkait erat dengan rasio perbandingan jumlah guru dan siswa.

Karena tidak dapat memenuhi beban mengajar guru sebagaimana yang dijelaskan diatas, banyak kejadian didaerah dimana guru menempuh jalan pintas dengan manipulasi pemenuhan beban mengajar. Diantaranya dengan membuat SK fiktif. SK fiktif ini diterbitkan oleh Kepala Sekolah seperti misalnya SK Kepala Perpustakaan, padahal sekolah tersebut tidak memiliki perpustakaan dan guru yang bersangkutan tidak memiliki sertifikat pustakawan. Demikian juga dengan kepala laboratorium, bengkel dsb. Ada guru yang tidak memiliki sertifikat laboran tetapi memiliki tugas tambahan sebagai kepala labor. Pada tahun 2013 sudah banyak guru yang dikenai sanksi berupa pengembalian tunjangan-tunjangan yang diperoleh disebabkan oleh SK pembagian beban mengajar yang berbeda dengan kondisi di lapangan. Hal ini tentu tidak kita inginkan. Untuk memenuhi beban mengajar yang tidak mencukupi maka didalam pasal 2 Permendiknas 39 tahun 2009 tersebut diatur mekanisme penambahan kekurangan beban mengajar di sekolah induk/satminkalnya. Demikian, semoga bermanfaat.

  •  

Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s