Honor Guru Non PNS Menjadi Tanggungan APBN

Sepertinya tidak terdapat kesalahan didalam ketentuan dalam penentuan honor guru Non PNSdan tunjangan profesi bagi guru non PNS dalam  UU No. 14 Tahun 2005 mengenia Guru dan Dosendan UU 20 Tahun 2003 mengenia Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Namun, kenyataana memang tidak semua guru non-PNS bisa mendapatkan honor dari pemerintah. Kenyataanya, hanya guru non PNS yang pengangkatannya dilakukan pemerintah saja yang bisa mendapatkan honor guru Non PNS.
Kasubit Pengembangan dan Penganggaran Pada Ditjen Anggaran Kemenkeu Made AryaWijaya, menjelaskan bahwa jika guru Non PNS diangkat oleh pemerinta maka pasti dihitung anggarannya meskipun statusnya belum PNS, dan disebut honorer. Dan jika sekolah swasta yang mengangkat, maka kewajiban sekolah tersebut yang bayar bukanlah  pemerintah.
Arya menjelaskan bahwa memang ada persyaratan yang harus dipenuhi oleh guru non-PNS jika ingin honornya menjadi tanggungan APBN, termasuk tunjangan . Dalam mengalokasikan anggaran tetap mengacu kepada dasar hukum yang berlaku, baik itu UU maupun PP (peraturan pemerintah). Dalam peraturannya, pemerintah memang bisa memberikan tunjangan bagi guru honorer yang diangkatpemerintah, pemda, maupun pihak swasta.
Namun, mekanismenya adalah harus ada pengusulan dahulu oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) ke  Kemenkeu  supaya  bisa dilakukan pengalokasian anggaran.
Arya menambambahkan bahwa Hak guru non-PNS bentuknya honor guru Non PNS per bulan. Jika sudah bersertifikasi, maka akan diberikan lagi tunjangan. Namun jika ada guru yang berhak dapat tunjangan namun tidak diusulkan, maka otomatis tidak dibayarkan. Jadi dilihat dari segi regulasi itu sangat memungkinkan.
Kemudian, Sekjen Kemendikbud Ainun Naim menyatakan bahwa setiap guru non PNS berhak untuk mendapatkan penghasilan baik dalam bentuk gaji dan tunjangan. Hal itu  berdasarkan pada Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 15 ayat (1) UU Dosen dan Guru. Hanya saja, bentuk gaji dan tunjangan yang melekat pada guru akan diberikan sesuai kompetensi yang dimiliki. Kompetensi ini dapat diukur melalui sertifikasi.
Oleh sebab itu maka tunjangan hanya bisa diberikan pada guru non PNS yang sudah bersertifikasi dan statusnya diangkat  oleh pemerintah, pemda, maupun swasta. Pengujian UU ini sedang diajukan 5 orang guru non-PNS,  diantaranya Fathul Hadie Utsman, Aripin, Sumilatun, Hadi Suwoto, dan Sholehudin.
Mereka ber-5 mempersoalkan beberapa pasal dalam UU 14  2005 tentang Guru dan Dosen serta UU 20 Thn 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
sumber : http://infokepegawaian.blogspot.com/2015/04/honor-guru-non-pns-menjadi-tanggungan.html
Pos ini dipublikasikan di Kabar Berita. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s